000. TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. memiliki kualifikasi usaha. rincian penggunaan dana selama satu bulan. PER-24/PB/2005. disusun sebagai panduan praktis bagi pengelola keuangan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adala h dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya; bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya tahun. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen SPP-UP terdiri dari: 1) Surat Pengantar SPP-UP 2) Ringkasan SPP UP 3) Rincian SPP UP (SPP from 1,2,3) 4) Surat pernyataan pengajuan SPP-UP 5) Salinan SPD 6) Kwitansi b. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. level basic sebanyak 4 (empat) kriteria yang terdiri dari 2 (dua) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 2 (dua) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; b. SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang. GUP adalah Ganti Uang Persediaan yang merupakan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 2. 10. 000. Dengan berlakunya akrual basis, secara tidak langsung pembuatan SPP menjadi sangat. 1 7. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. UP maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp50. Preview this quiz on Quizizz. 99/PMK. 3. Terkait pertanggungjawaban UP maka akan ada 2 (dua) jenis dokumen SPM GUP, yaitu : Untuk UP Tunai maka diterbitkan SPM GUP Tunai : SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai yang diterima. atas: Perubahan UP melampaui besaran UP, mempertimbangkan: 1 frekuensi penggantian UP tahun lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1. 1. Tombol Rekap PPK digunakan oleh PPK Konsolidator untuk membantu melihat data-data PPK yang telah mengirimkan data PPDH nya. 000. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri,. a. Kepala Kantor. 2020 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN Hak Cipta ©Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. d. Leave a Comment / By syncore / November 27, 2020. P. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang. Pemberian contoh diperlukan agar kamu bisa mengerti bagaimana hasil dari dari satu hal yang telah kamu pelajari. Surat Perintah Pen cairan Dana Reksus yang selanjutnya disingkat SP2D -Reksus adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untukPersediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat. 3. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. 5. oleh pelaksana kegiatan. Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan kepada Pemberi PHLN untuk transfer langsung ke R-KUN. Peraturan Dirjen Perbendaharaan dikirim kepada KPPN di daerah yang akan melaksanakan. . 20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk inencairkan dari. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 42 Tahun 2002 c. Persetujuan atas penurunan proporsi UP-KKP diberikan dengan. 76 Ketentuan • Penerbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kegiatan yang sebagian/seluruhnya bersumber dari. Total Marks : 5MARKS OBTAINED 5. ditambahkan kolom Nama dan Nomor Rekening Pihak. 000. PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA. NOMOR 154/PMK. Kepala Kantor. 000,00 sampai dengan bulan sebelumnya telah menggunakan dana sebesar Rp120 Rp20 000. SPP-GUP minimal sebesar Rp50. Dalam PMK dimaksud syarat pengajuan TUP adalah digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak. Bendahara Pengeluaran c. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. Download PDF. 000. Preview this quiz on Quizizz. 9 Tahun 2018 ttg Penerimaan Negara Bukan Pajak. Revolving dilaksanakan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dan dilakukan minimal. sebagai. SPP-GUP minimal sebesar Rp75. Bendahara Pengeluaran c. Pengajuan SPP-GUP baik Isi maupun Nihil, harus dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. Wawan yang merupakan eks Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) tersebut diperiksa terkait kasus. Dilarang memperjualbelikan modul ini. 5. a. 07/2017 Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN melalui pembayaran langsung dan rekening khususSPP memiliki 4 jenis yang terdiri dari : SPP Uang Persediaan (SPP-UP) Dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD. DEFINISI KELENGKAPAN SPP TUP DANA PHLN 1. pinjaman luar negeri tersebut. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA/Kuasa PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada. Dibawah ini adalah lampiran SPP-GUP Isi yang bersumber dari dana. selanjutnya disingkat SPP-GUP, adalah dokumen permintaan. Meskipun klasifikan ini bukan yang resmi tertuang dalam UU. PENGGANTIAN GUP Isi (Revolving) Periode Periode Porsi Dokumen Dokumen Dokumen Jumlah MP BAP PTUP. 50 juta Rp. Pengertian Pancasila. Tambahan UP 2. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Pengajuan UP Normal untuk DIPA yang bersumber dari PHLN dilaksanakan oleh…. Pengajuan dana LS adalah pengajuan untuk pembayaran kepada pihak atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja. “Pengertian dari norma moral dalah peraturan/kaidah hidup yang bersumber dari. KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang Digunakan untuk Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Cut-off Date adalah tanggal yang ditentukan sebagai dasar perhitungan kewajiban utang dalam rangka penyelesaian piutang negara. 3. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian UP (SPP-GUP) Isi (Revolving), diperoleh dari dana dibawah ini, kecuali: a. pembayaran UP/PUP/TUP/GUP dana DIPA yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Penerimaan yang Bersumber Dari Pengelolaan Dana Pemerintahan. 000. Dibawah ini kelengkapan Perubahan UP yang harus dilampirkan sebelum SPP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah…. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 01), Pengelolaan Hibah (999. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; uang yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. Dokumen/lampiran dibawah ini harus disiapkan oleh bendahara pengeluaran saat mengajukan SPP-TUP yang bersumber dari PHLN kepada Penerbit SPM, kecuali. 000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. BPP d. 524111 d. Mata Anggaran Keluaran (MAK) untuk belanja perjalanan dinas biasa adalah a. UP maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp50. Dasar Hukum. 0% 0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai. 5. 29. 000. 05/2012) 4. 05/2012 tentang Tata. NOMOR 154/PMK. Sebagaimana disebutkan pula dalam UU 36/2008, subjek yang termasuk dalam PPh Pasal 24 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan—termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pem bayaran tagihan kepada Negara. Pengajuan SPM GUP, PTUP, & NIHIL. Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam. SPP GUP Nihil c. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 000,00 maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. 000,007. Dana Operasional b. Laporan Keuangan: Pengertian, Fungsi, Jenis, Format. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui: 1. Dalam hal keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara, akan dikenakan sanksi sesuai pasal 43. Tata Cara Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023: Bentuk: Peraturan Menteri Keuangan: Nomor: 11: Tahun: 2023: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 22 Februari 2023: Tanggal. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK. Surat permintaan pembayaran untuk pertanggungjawab TUP adalah…. Bagikan dokumen Ini. Total Marks : 5MARKS OBTAINED 5. Berikut adalah lampiran yang digunakan untuk pengajuan SPP UP yang bersumber dari PNBP yang tidak terpusat : answer choices. 5. Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. Secara umum,. Pembayaran LS kepada pihak penyedia barang/ jasa atau. Pemisahan Kewenangan Fungsi Perbendaharaan i. ( Latihan SIKP ) 2012 PMK 190. • Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP2D-UP/TUP , dilakukan dengan penerbitan SPP-GUP/GUP Nihil/PTUP, SPM-GUP/GUP Nihil/PTUP, dan SP2D-GUP/GUP Nihil/PTUP yang menjadi. a. SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Play this game to review Other. 6. Untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran. SPP-GUP maksimal sebesar Rp75. Dispensasi UP d. 05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. 4. TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT. Rincian SPP-LS; d. Untuk Bendahara Pengeluaran. 1. Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai di bawah 50 juta rupiah. KPA/PPK b. PMK NO 178 TAHUN 2018. 05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Penggunaan. 1. (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan. Konsep Pengujian. Pengajuan UP Normal untuk DIPA yang bersumber dari PHLN dilaksanakan oleh…. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp740 juta, maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. 000,-. . Relevansi Modul Modul ini disusun dengan format berurutan sesuai. (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini: a. SPP-GUP (revolving) juga berfungsi sebagai SPJ. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. 13. petunjuk pelaksanaan penatausahaan dan . Yang juga dimana pancasila. 1. 1st grade . Pendebitan & Pungut/Potong/Setor Pajak. 000,00SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. permenku 2010 no 256. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari. APBN. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. UU No. Apabila saham dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 19. Preview this quiz on Quizizz. 825111/825511 – Dana PHLN : 9999. tentang .